Luwu, Portal News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, Sulawesi Selatan, memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna memastikan distribusinya tepat sasaran.
Bupati Luwu, Patahudding, meminta seluruh pihak terkait membenahi sistem distribusi agar masyarakat yang berhak tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar bersubsidi.
Penegasan tersebut disampaikan Patahudding saat memimpin rapat koordinasi (rakor) evaluasi penyaluran BBM subsidi di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan PT Pertamina, serta pengelola 11 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Luwu.
Dalam rapat tersebut, Bupati menyoroti pentingnya pembenahan mekanisme distribusi BBM subsidi, terutama berkaitan dengan validasi data penerima dan penggunaan barcode untuk petani serta nelayan.
Menurut Patahudding, pemerintah harus memastikan bantuan subsidi energi dari negara benar-benar dinikmati masyarakat yang memenuhi persyaratan, bukan justru dinikmati pihak yang tidak berhak.
“Perbaiki penyalurannya karena bagaimana supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Patahudding.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut adalah proses penerbitan barcode sebagai identitas penerima BBM subsidi.
Bupati meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu melakukan pemeriksaan ulang terhadap data masyarakat yang telah memperoleh barcode.
Langkah verifikasi diperlukan untuk memastikan setiap penerima memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Untuk sektor pertanian, status dan aktivitas masyarakat sebagai petani harus dipastikan.
Sementara bagi nelayan, kepemilikan sarana penunjang kegiatan usaha perikanan juga perlu menjadi bahan pemeriksaan.
Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan fasilitas BBM subsidi sekaligus menjamin petani dan nelayan memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhan kegiatan ekonominya.
Selain validitas penerima, ketersediaan stok BBM subsidi di seluruh wilayah Kabupaten Luwu juga menjadi pembahasan penting.
Patahudding meminta Pertamina dan seluruh pengelola SPBU memastikan pasokan bahan bakar tetap mencukupi serta proses penyalurannya berjalan sesuai aturan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap bentuk pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh Rudi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi BBM subsidi.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Pemkab Luwu berencana menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus yang bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Satgas tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, mengawasi proses distribusi, serta memastikan penerbitan barcode tidak menyimpang dari ketentuan.
“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM Subsidi. Kelangkaan ini jangan sampai berlanjut. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan,” kata Muh Rudi.
Ia menambahkan, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari administrasi penerima, proses penerbitan barcode, ketersediaan stok, hingga penyaluran BBM di SPBU.
Muh Rudi juga mengharapkan keterlibatan aparat penegak hukum dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa membedakan pihak yang terlibat.
Pemkab Luwu menilai persoalan distribusi BBM subsidi perlu segera diselesaikan mengingat masyarakat akan memasuki periode panen raya.
Ketersediaan bahan bakar menjadi salah satu kebutuhan penting bagi petani dan nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Selain itu, BBM juga menunjang transportasi, pelayanan masyarakat, serta berbagai kegiatan pembangunan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh instansi terkait, Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat pengawasan memperkuat koordinasi untuk mencegah kelangkaan BBM berulang.
Evaluasi data penerima, pembenahan mekanisme barcode, kepastian pasokan, serta pengawasan distribusi menjadi sejumlah langkah yang perlu dilaksanakan secara terpadu.
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Luwu berharap penyaluran BBM subsidi semakin transparan, tertib, dan tepat sasaran.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang memenuhi persyaratan. Oleh sebab itu, kemudahan akses bagi petani, nelayan, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan harus menjadi perhatian bersama.
Sumber : Dinas Kominfo Luwu
Editor : Redaksi
📅 Last updated:
