Luwu, Portal News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, Sulawesi Selatan, mulai melakukan penertiban ratusan kendaraan dinas milik pemerintah daerah menjelang pemberlakuan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru pada 8 September 2026.
Langkah penertiban kendaraan dinas atau randis tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan aset daerah menyusul perubahan struktur organisasi pemerintahan atau penggabungan sejumlah OPD (merger).
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Luwu meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih menguasai kendaraan dinas pada perangkat daerah yang mengalami penggabungan agar segera mengembalikan kendaraan tersebut.
Kendaraan dinas yang ditarik sementara diminta untuk diserahkan ke Sekretariat Daerah di Kantor Bupati Luwu hingga proses penempatan pejabat pada struktur organisasi yang baru selesai dilaksanakan.
Kepala Bidang Aset BKAD Kabupaten Luwu, Randi Eka Putra, menjelaskan bahwa penertiban kendaraan dinas merupakan bagian dari penyesuaian aset pemerintah daerah terhadap perubahan nomenklatur OPD.
“Penertiban Randis ini dalam rangka penerapan OPD baru pasca merger. ASN yang menguasai Randis pada OPD yang di merger kita minta menyetorkan Randis yang dikuasai sambil menunggu pejabat baru yang akan dilantik untuk menggunakan Randis tersebut,” ungkap Randi, Selasa (8/9/2026).
Menurut Randi, hingga pelaksanaan penertiban berlangsung, sudah ada ratusan kendaraan dinas yang berhasil dikumpulkan. Kendaraan tersebut terdiri atas kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Luwu.
Penertiban ini juga mengacu pada Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Nomor 700.1.2.6/3137/BKAD/IX/2026 tentang Penertiban Kendaraan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
Penerapan struktur OPD baru merupakan tindak lanjut dari kebijakan penataan organisasi pemerintahan daerah Kabupaten Luwu.
Sebelumnya, pada Juni 2026, pihak legislatif bersama eksekutif telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Revisi Organisasi Perangkat Daerah.
Regulasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Luwu mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah yang baru. Struktur organisasi hasil perubahan tersebut mulai diberlakukan pada September 2026.
Dalam restrukturisasi tersebut, sejumlah dinas mengalami penggabungan untuk menyesuaikan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Beberapa OPD yang mengalami merger antara lain:
1. Dinas Pemuda dan Olahraga digabung dengan Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu tipe A.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digabung dengan Dinas Pertanahan menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe A.
3. Dinas Perdagangan digabung dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian menjadi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tipe A.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB) digabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Dalduk-KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu tipe A.
Selain penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah, restrukturisasi birokrasi Pemkab Luwu juga menghasilkan beberapa dinas baru melalui pemisahan bidang dari perangkat daerah sebelumnya.
Dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman (PUTR), dibentuk dua perangkat daerah baru, yakni Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Luwu serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Luwu.
Sementara itu, pemisahan bidang pada Dinas Pertanian melahirkan Dinas Pangan, Tanaman Pangan Kabupaten Luwu serta Dinas Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Luwu.
Penertiban ratusan kendaraan dinas tersebut menjadi bagian penting dalam proses transisi pemerintahan Kabupaten Luwu.
Kendaraan yang telah dikembalikan akan ditata kembali sesuai kebutuhan organisasi dan penempatan pejabat pada struktur OPD terbaru setelah proses pelantikan dilaksanakan.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Luwu melakukan penyesuaian administrasi dan pengelolaan aset daerah agar penggunaan kendaraan operasional pemerintah tetap sesuai dengan struktur organisasi, jabatan, serta kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Penataan aset kendaraan dinas ini sekaligus menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola pemerintahan Kabupaten Luwu dalam menghadapi pemberlakuan struktur OPD baru tahun 2026.
Sumber: Dinas Kominfo Luwu
Editor: Redaksi
📅 Last updated:
