Luwu, Portal News — Pemerintah Kabupaten Luwu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu akhirnya mengambil sikap tegas terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga berlangsung di bantaran dan aliran Sungai Suso, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Sikap tersebut dituangkan dalam Berita Acara Bupati Luwu dari hasil rapat Forkopimda Kabupaten Luwu yang berlangsung pada Sabtu, 22 Agustus 2026 yang bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag., dan dihadiri unsur Forkopimda, Pemerintah Kecamatan Bajo Barat, serta tokoh masyarakat.
Agenda utama rapat membahas persoalan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan bantaran dan aliran Sungai Suso, Kecamatan Bajo Barat yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat dan sorotan publik.
Adapun Tiga Komitmen Penting Forkopimda berdasarkan Berita Acara yang disampaikan, rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan dan komitmen bersama.
1. Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di bantaran dan aliran Sungai Suso, Kecamatan Bajo Barat.
2. Tetap melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan yang sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan.
3. Akan dilakukan penegakan hukum sebagai tindakan tegas terhadap aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Bajo Barat.
Kesepakatan tersebut menjadi penting karena persoalan tambang bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan keselamatan masyarakat, nyawa pilihan ribu orang, tata kelola sumber daya alam, harta benda, serta perlindungan lingkungan hidup.
Berita Acara tersebut, sebagaimana disampaikan dalam bahan rilis, turut ditandatangani unsur Pemerintah Kabupaten Luwu, Bupati Luwu, Wakil Bupati Luwu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, unsur legislatif yang terdiri dari Ketua DPRD Luwu dan Wakil Ketua II DPRD Luwu, serta unsur aparat penegak hukum, termasuk Dandim 1403 Palopo dan Kapolres Luwu.
Sekaitan dengan hal tersebut, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Tana Luwu), Zainuddin, SE, yang akrab disapa Ajis Portal, menyampaikan apresiasi terhadap sikap bersama yang ditunjukkan unsur Forkopimda Kabupaten Luwu.
Ia menilai kesepakatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan aparat negara dalam merespons keresahan masyarakat.
Ajis Portal bahkan mengaku bersyukur setelah mengetahui adanya Berita Acara hasil rapat tersebut.
“Untung saja kami mendapat informasi adanya edaran Berita Acara Bupati Luwu yang memberikan hasil sangat memuaskan masyarakat atas kekhawatiran beberapa bulan terakhir yang menjadi sorotan publik.” Ungkapnya.
Menurutnya, langkah Forkopimda tersebut menunjukkan bahwa suara masyarakat masih mendapatkan ruang untuk didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya telah mempersiapkan agenda aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes dan penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kalau tidak ada informasi tersebut, mungkin dalam waktu 7 X 24 jam kami akan seruduk Kantor Mapolres Luwu, Kejaksaan, DPRD dan Pemda Luwu dengan membawa keranda dan membakar ban, sebagaimana aksi yang pernah kami lakukan tiga tahun lalu,” ujar Ajis Portal kepada Media Portal News, Sabtu (22/8/2026), sekitar pukul 23.45 (WITA) Malam.
Namun demikian, rencana aksi tersebut menurutnya dapat dievaluasi setelah adanya keputusan bersama Forkopimda yang secara tegas menyatakan penolakan terhadap PETI di bantaran dan aliran Sungai Suso.
Lanjut Ajis, juga menegaskan bahwa keresahan masyarakat bukan semata-mata persoalan keberadaan aktivitas pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan yang pada akhirnya dapat berdampak kepada masyarakat dan rusaknya harta benda di wilayah daratan bawah hingga kawasan pesisir.
Menurutnya, apabila aktivitas pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan lingkungan dan tata kelola pertambangan, risiko terhadap daerah aliran sungai dan kawasan sekitarnya harus menjadi perhatian serius.
Karena itu, ia meminta keputusan Forkopimda tidak berhenti sebatas Berita Acara.
“Kami mengapresiasi keputusan ini. Tetapi setelah keputusan dibuat, masyarakat tentu menunggu pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai hanya menjadi dokumen yang bagus di atas kertas, tetapi aktivitas PETI kembali berjalan,” tegasnya.
Sebelum adanya kesepakatan Forkopimda tersebut, KRB Tana Luwu telah menyiapkan sejumlah tuntutan yang rencananya akan disampaikan dalam aksi unjuk rasa.
1. Mendesak Kapolres Luwu dan Kejaksaan Negeri Luwu melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Bajo, Bajo Barat dan Latimojong, serta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan alat bukti dan proses hukum.
2. Meminta Kapolda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau bukti mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas PETI di tiga wilayah tersebut.
3. Meminta fungsi pengawasan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Luwu dijalankan secara maksimal, termasuk memeriksa apabila terdapat dugaan keterlibatan aparatur pemerintahan, kepala dinas, kepala desa maupun perangkat desa dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.
Tambah Ajis “Sebab, apabila dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin juga ditemukan di wilayah lain, termasuk Bajo dan Latimojong, maka penanganannya harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh tebang pilih”.
Ajis Portal meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan tindakan ketika persoalan sudah menjadi viral.
“Kami berharap ini menjadi titik balik. Kalau memang ada aktivitas tambang tanpa izin, siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum. Jangan melihat siapa orangnya, tetapi lihat apa perbuatannya,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai wilayah yang diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan, jenis perizinan yang wajib dimiliki, serta batas-batas kawasan yang tidak boleh dilakukan aktivitas pertambangan.
“Saya menegaskan bahwa setiap dugaan keterlibatan pejabat atau aparat harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum berlaku. Karena keputusan penghentian PETI di Sungai Suso harus menjadi momentum untuk melakukan penataan secara menyeluruh” Kuncinya.
Sebagaimana landasan hukum, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009. UU No. 2 Tahun 2025 berstatus berlaku sejak 19 Maret 2025.
Regulasi Minerba pada prinsipnya menempatkan kegiatan pertambangan dalam kerangka perizinan berusaha, termasuk IUP, IUPK, IPR dan bentuk perizinan lain yang diatur peraturan perundang-undangan. Karena itu, aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa dasar perizinan yang dipersyaratkan dapat menjadi objek penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)
