Luwu, Portal News – Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag menegaskan penyaluran BBM subsidi di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan harus dibenahi agar tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Penegasan tersebut disampaikan orang Nomor 1 di Luwu ini, saat memimpin rapat koordinasi penyaluran BBM subsidi di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, pada Kamis (10/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, perwakilan PT Pertamina, serta perwakilan 11 SPBU yang beroperasi di Kabupaten Luwu.
Dalam rapat tersebut, Bupati Luwu meminta seluruh pihak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM subsidi, termasuk penggunaan barcode bagi petani dan nelayan.
Menurutnya, data penerima BBM subsidi harus diverifikasi secara berkala untuk memastikan bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
“Perbaiki penyalurannya karena bagaimana supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Ketua Partai Golkar Luwu inj.
Bupati juga secara khusus meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu mengevaluasi proses penerbitan barcode bagi masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi.
Verifikasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penerima memenuhi persyaratan. Untuk petani, status dan aktivitas sebagai petani harus dipastikan. Sementara bagi nelayan, kepemilikan sarana usaha menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi.
Pemerintah Kabupaten Luwu menilai validasi data penerima merupakan salah satu langkah penting untuk memperbaiki tata kelola penyaluran BBM subsidi.
Dengan data yang akurat, distribusi BBM diharapkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang aktivitas ekonominya bergantung pada ketersediaan bahan bakar, terutama petani dan nelayan.
Selain persoalan data penerima, Bupati Luwu juga meminta SPBU bersama Pertamina memastikan ketersediaan pasokan BBM di lapangan.
Ia menegaskan, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi harus diberikan tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Dr. Drs. Muh. Rudi, M.Si mengatakan Pemkab Luwu akan memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi BBM Subsidi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemantauan serta pengawasan penyaluran BBM Subsidi.
“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM Subsidi. Kelangkaan ini jangan sampai berlanjut. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan,” kata Muh. Rudi.
Menurut Muh. Rudi, pengawasan tidak hanya berfokus pada ketersediaan BBM, tetapi juga mencakup proses penerbitan barcode hingga penyaluran BBM kepada masyarakat.
Ia juga meminta aparat penegak hukum ikut melakukan pengawasan secara objektif terhadap distribusi BBM Subsidi di Kabupaten Luwu.
Setiap dugaan pelanggaran, kata dia, harus ditindak secara profesional dan tidak tebang pilih. Sehingga persoalan ketersediaan BBM Subsidi di Luwu menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah karena Kabupaten Luwu akan memasuki masa panen.
Kelancaran pasokan BBM memiliki kaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan bahan bakar untuk menunjang kegiatan produksi dan mobilitas.
Selain itu, BBM juga menjadi kebutuhan penting untuk transportasi serta berbagai aktivitas pelayanan dan pembangunan daerah.
Tidak hanya itu, dalam pesan terakhirnya Bupati Luwu juga meminta seluruh pihak tidak menunggu hingga persoalan semakin besar.
“Evaluasi mekanisme distribusi, validasi data penerima, harus kecukupan pasokan, penerbitan barcode, hingga pengawasan di lapangan harus dilakukan secara bersama-sama” Tutupnya
Pemkab Luwu berharap langkah tersebut dapat mencegah terjadinya kelangkaan BBM Subsidi secara berulang sekaligus memastikan bahan bakar bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Bagi pemerintah daerah, memastikan BBM subsidi tersedia dan tepat sasaran di Kabupaten Luwu bukan sekadar persoalan distribusi barang. Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya melindungi hak masyarakat serta menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. (Red)
