Palopo, Portal News – Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 yang mencatat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu menjadi 10,12 persen, dengan penurunan 0,85 persen poin, sekilas terdengar sebagai kabar baik dan diklaim sebagai yang terbesar di Sulawesi Selatan.
Namun, jika kita membedah realitas ekonomi di lapangan secara lebih mendalam, capaian statistik ini menyisakan tanda tanya besar dan jauh dari kata maksimal. Angka ini terasa sangat kontradiktif dan tidak sejalan dengan masifnya investasi sektor pertambangan yang masuk ke Bumi Sawerigading.
Luwu hari ini menjadi magnet bagi para investor raksasa di industri ekstraktif, salah satunya adalah megaproyek emas Awak Mas di Latimojong oleh PT Masmindo Dwi Area. Logikanya, kehadiran investasi dengan nilai kapital fantastis ini harus mampu menjadi motor penggerak utama dan mengentaskan kantong-kantong kemiskinan secara signifikan dan struktural melalui multiplier effect yang kuat terhadap sektor ekonomi.
Namun faktanya, angka kemiskinan riil di Kabupaten Luwu masih bertengger di dua digit dan daerah ini tetap berada dalam jajaran wilayah dengan tingkat kemiskinan yang memprihatinkan di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi makro yang digemborkan nyatanya mengalami ketimpangan akut dan gagal menetes ke bawah (*trickle-down effect*) kepada masyarakat miskin.
Sehingga hal ini memicu pertanyaan besar mengenai efektivitas dan relevansi program pemberdayaan masyarakat lokal yang dijalankan oleh korporasi tambang maupun pemerintah daerah. Mengapa kehadiran tambang berskala besar tidak relevan dengan percepatan pengentasan kemiskinan riil?
Masyarakat lokal Luwu, khususnya di lingkar tambang, seringkali hanya menjadi penonton atau paling banter diserap sebagai tenaga kerja kasar berkontrak jangka pendek tanpa jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan. Kesenjangan keahlian (skill gap) selalu dijadikan alasan klasik untuk membatasi keterlibatan pemuda daerah dalam posisi-posisi strategis.
Akibatnya, alih-alih keluar dari garis kemiskinan, warga lokal justru harus menghadapi penyempitan ruang hidup, dampak lingkungan, serta hilangnya mata pencaharian tradisional mereka di sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi jaring pengaman ekonomi mereka.
Oleh karena itu, jangan jadikan statistik alat pencitraan untuk sebuah penurunan angka kemiskinan sebesar 0,85 persen poin pada tahun 2026 ini tidak boleh dijadikan alat pencitraan atau komoditas politik untuk mengklaim keberhasilan investasi.
Selama industri pertambangan hanya mengeruk kekayaan alam tanpa memberikan dampak kesejahteraan yang radikal bagi masyarakat lokal, maka investasi tersebut telah gagal menjalankan fungsi sosialnya.
Pemerintah Kabupaten Luwu harus segera mengevaluasi total regulasi ketenagakerjaan dan kemitraan lokal secara menyeluruh. Kita tidak butuh sekadar angka statistik yang membaik di atas kertas, sementara kantong-kantong kemiskinan di sekitar lingkar tambang masih menganga lebar.
Bumi Luwu kaya, dan rakyatnya tidak boleh miskin di atas tanahnya sendiri. Dan ini menjadi PR utama para penentu kebijakan untuk membuat konsensus yang tegas dengan para korporat, agar mereka tidak hanya sebatas mengeruk perut bumi Tana Luwu. Tetapi juga memikirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Luwu secara nyata dan berkelanjutan.
Penulis : Bayu
Editor : Iccank Rascal
