Luwu, Portal News — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran Sungai Suso, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan publik.
Meski aparat penegak hukum telah berulang kali melakukan penertiban dan penyitaan peralatan tambang, aktivitas pengerukan menggunakan alat berat jenis ekskavator diduga masih berlangsung.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu. Kerusakan lingkungan sungai semakin mengkhawatirkan, sementara masyarakat sekitar mengaku kehilangan manfaat sungai yang sebelumnya menjadi bagian penting dari kehidupan mereka.
Sejumlah warga menduga aktivitas pertambangan ilegal tersebut masih dipertahankan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi besar di balik operasional PETI.
“Mereka sudah kelewatan. Sampai kapan terus begini? Apakah harus menunggu bencana datang baru mereka sadar?” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (9/11/2026).
Selain itu, pemodal diduga memicu potensi konflik sosial dengan adanya persoalan PETI di Kabupaten Luwu tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga dikhawatirkan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Warga menduga terdapat kepentingan pihak-pihak tertentu yang berpotensi memperkeruh hubungan sosial antar kelompok masyarakat, khususnya di wilayah Bajo Barat, Bajo, Belopa, hingga Suli.
Situasi tersebut dikhawatirkan dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan utama, yakni aktivitas pertambangan emas tanpa izin dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.
“Pemodal membenturkan sesama masyarakat. Konflik sosial tak lagi dipikirkan, yang penting uang terus masuk dari hasil kerusakan ini,” tegasnya.
Masyarakat berharap seluruh pihak tidak terprovokasi oleh kepentingan tertentu dan tetap mengedepankan persatuan dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan serta penegakan hukum.
Informasi lain yang berkembang di tengah masyarakat semakin menambah polemik terkait keberlanjutan aktivitas PETI di Kecamatan Bajo Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi media portal news, terdapat dugaan pertemuan sejumlah pihak yang disebut-sebut berkaitan dengan pemodal PETI bersama oknum wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di salah satu kafe yang ada di Belopa pada Senin malam (2/11/2026).
Pertemuan tersebut diduga membahas koordinasi terkait kemungkinan keberlanjutan aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Bajo Barat.
Informasi mengenai pertemuan itu memunculkan pertanyaan dan kecaman dari sejumlah warga. Mereka mempertanyakan kemungkinan adanya pihak yang menggunakan pengaruh, jaringan, maupun profesi tertentu untuk memuluskan kembali aktivitas pertambangan ilegal.
“Kami sangat menyayangkan apabila ada oknum wartawan dan LSM yang justru memberikan dukungan kepada pelaku penambangan agar bisa kembali beraktivitas. Wartawan dan LSM tersebut kami duga bisa saja menjual nama dan profesinya. Hal ini sangat kami sayangkan,” ungkap seorang warga.
Meski demikian, dugaan keterlibatan oknum wartawan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut melalui verifikasi fakta, klarifikasi pihak-pihak yang disebut, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kebebasan pers merupakan hak yang dilindungi undang-undang. Namun, kemerdekaan pers juga harus dijalankan dengan menjunjung tinggi independensi, profesionalitas, dan Kode Etik Jurnalistik.
Berdasarkan kronologi dan data penertiban yang dihimpun redaksi, aparat gabungan maupun unsur terkait telah beberapa kali melakukan tindakan terhadap aktivitas PETI di sejumlah wilayah Kabupaten Luwu, meliputi Kecamatan Bajo, Bajo Barat, Latimojong, dan Bua.
Berikut rangkaian penertiban yang menjadi perhatian masyarakat :
1. 1 Agustus 2026
Penertiban dilakukan di Desa Tumbubara dan Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat. Kegiatan tersebut sempat diwarnai ketegangan antara aparat kepolisian dan para penambang menyusul pembakaran talang atau kasbuk yang digunakan dalam aktivitas pengolahan emas.
2. 14 Agustus 2026
Satreskrim Polres Luwu memasang papan larangan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pada 10 titik di wilayah Kecamatan Bajo Barat.
3. 1 September 2026
Penertiban melibatkan sekitar 530 personel gabungan. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan tiga unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng, serta sejumlah peralatan pengolahan emas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak ada orang yang diamankan dalam kegiatan tersebut.
4. 10 September 2026
Kodim 1403 Palopo melakukan tindakan penertiban dengan mengamankan 17 jeriken bahan bakar minyak (BBM), membongkar sembilan talang atau kasbuk, serta memasang gembok pada sejumlah alat berat.
5. 14 September 2026
Kanit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan mengamankan lima unit ekskavator di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
6. 2 Oktober 2026
Personel gabungan kembali melakukan penertiban dan menyita sejumlah alat berat serta barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas PETI.
7. 27 Oktober 2026
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan kembali melakukan penertiban di dua titik wilayah Kecamatan Bajo Barat pada dini hari.
Dari rentetan penertiban tersebut semestinya menjadi momentum untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal secara menyeluruh, bukan sekadar menghentikan kegiatan operasional untuk sementara waktu.
Masyarakat mempertanyakan mengapa aktivitas PETI masih diduga berlanjut meskipun sejumlah alat berat telah diamankan dalam beberapa operasi penertiban.
Penegakan hukum diharapkan tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali operasional, pemasok BBM, serta pihak lain yang terbukti memiliki keterlibatan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menelusuri kemungkinan adanya praktik perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup.
Selain itu, dugaan keterlibatan oknum dari profesi apa pun perlu diperiksa secara objektif, tanpa menggeneralisasi institusi maupun organisasi profesi yang bersangkutan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, kepolisian, TNI, serta instansi terkait tidak membiarkan persoalan PETI di Kabupaten Luwu terus berlarut-larut.
Sehingga penanganan tambang emas ilegal harus benar-benar dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan, termasuk pengawasan pasca penertiban, penelusuran aliran pendanaan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat, serta pemulihan lingkungan yang telah mengalami kerusakan.
Warga juga mengingatkan agar kebebasan pers tidak disalahgunakan para oknum-oknum untuk kepentingan pihak tertentu yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan.
Jangan sampai kerusakan Sungai Suso semakin meluas, konflik sosial semakin tajam, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maupun profesi jurnalistik semakin terkikis.
Kini, masyarakat menantikan langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap siapa sebenarnya pihak-pihak yang berada di balik aktivitas PETI di Sungai Suso.
Sebab, persoalan tambang emas ilegal bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, melainkan juga menyangkut kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, dan tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Luwu. (Redaksi)
📅 Last updated:
