Scroll untuk baca artikel
Pasang Iklan
Example floating
Example floating
Example 1350x250
Sorotan Publik

Menang Gugatan PMH, Advokat Ratna Kahali dan Muhammad Sirul Haq Siap Hadapi Banding

378
×

Menang Gugatan PMH, Advokat Ratna Kahali dan Muhammad Sirul Haq Siap Hadapi Banding

Sebarkan artikel ini

Menang Gugatan PMH, Advokat Ratna Kahali dan Muhammad Sirul Haq Siap Hadapi Banding Sengketa Tanah Jalan Bacan Makassar

Makassar, Portal News — Perkembangan terbaru sengketa tanah dan bangunan di Jalan Bacan Nomor 102, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, menjadi perhatian setelah Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan eksepsi pihak keluarga Tunggeleng dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Mks.

Example 300600

Putusan yang dibacakan Kamis, 19 November 2026, tersebut menyatakan gugatan Jap Jetty dan pihak penggugat lainnya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena dinilai mengandung persoalan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium).

Kantor Hukum Ratna Kahali, S.H. dan Rekan, selaku kuasa hukum keluarga Tunggeleng, menyambut putusan tersebut sebagai hasil positif dalam perjuangan hukum mempertahankan kepentingan kliennya.

Ratna Kahali, S.H. menjelaskan bahwa Majelis Hakim menerima keberatan hukum yang diajukan pihaknya terkait tidak lengkapnya pihak dalam gugatan perdata tersebut.

Menurutnya, kelengkapan para pihak merupakan unsur penting dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan pada Jumat, 20 November 2026.

Meski demikian, Ratna menegaskan putusan tidak dapat diterima bukan berarti seluruh persoalan kepemilikan objek sengketa telah diputus secara final.

Sementara itu, advokat Muhammad Sirul Haq, S.H., C.NSP., C.CL., menyatakan tim hukum siap menghadapi kemungkinan banding dari pihak Jap Jetty Cs.

Apabila upaya hukum tersebut ditempuh, pihaknya akan menyiapkan kontra memori banding dengan mempertahankan argumentasi hukum yang telah diterima Majelis Hakim tingkat pertama.

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan penguasaan fisik bangunan dengan kepemilikan berdasarkan hak atas tanah.

Menurutnya, dokumen riwayat tanah, pewarisan, sertifikat, serta bukti hubungan sewa-menyewa menjadi bagian dari materi pembuktian yang harus dinilai berdasarkan hukum.

Selain itu, Valga Tunggeleng menyampaikan apresiasi kepada tim kuasa hukum atas pendampingan selama proses persidangan.

Ia menyebut objek sengketa di Jalan Bacan Nomor 102 memiliki nilai sejarah bagi keluarga dan berharap penyelesaian perkara tetap mengedepankan bukti serta mekanisme hukum.

Dalam amar putusan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2026/PN Mks, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Makassar juga memutuskan :

1. Tuntutan provisi penggugat tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak.
3. Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima.
4. Menyatakan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima.
5. Menghukum pihak penggugat konvensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.770.000.

Dengan demikian, gugatan utama maupun gugatan balik sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima.

Sehingga Ratna Kahali dan Muhammad Sirul Haq menyatakan akan mempelajari salinan resmi putusan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Hingga Jumat, 20 November 2026, belum tercantum keterangan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

Karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses peradilan dan tidak melakukan tindakan sepihak terhadap objek sengketa.

Komentar Sumber: Keterangan Ratna Kahali, S.H., Muhammad Sirul Haq, S.H., C.NSP., C.CL., dan Valga Tunggeleng, berdasarkan keterangan pers serta informasi amar Putusan PN Makassar Nomor 3/Pdt.G/2026/PN Mks. (*/Red).

Pasang Iklan
Pasang Iklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pasang Iklan
Pasang Iklan