Luwu, Portal News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, Sulawesi Selatan, memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi untuk mengatasi antrean panjang di sejumlah SPBU sekaligus memastikan bahan bakar bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Luwu, H. Patahudding.
Sejumlah langkah pengendalian dilakukan, mulai dari pengaturan pengisian berdasarkan nomor polisi kendaraan.
Pencegahan pengisian berulang, hingga evaluasi penggunaan barcode bagi petani dan nelayan.
Langkah ini bertujuan membenahi distribusi BBM subsidi agar lebih transparan, tertib, dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, perwakilan Pertamina, dan pengelola SPBU pada 10 September 2026, Patahudding meminta seluruh pihak mengevaluasi tata kelola distribusi BBM.
Ia menegaskan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus menjadi prioritas penerima BBM bersubsidi.
“BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Patahudding.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan distribusi BBM yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengaturan pengisian berdasarkan nomor polisi kendaraan menjadi salah satu langkah pengendalian antrean.
Dalam mekanisme ganjil-genap, kendaraan mengikuti jadwal pengisian sesuai angka terakhir pelat nomor.
Kendaraan dengan angka ganjil mengikuti tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan angka genap mengikuti tanggal genap.
Pada 23 September 2026, Bupati Patahudding juga melakukan peninjauan penerapan aturan tersebut di SPBU Seppong. Kegiatan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan perangkat daerah.
Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan sekaligus mengevaluasi efektivitas pengaturan kendaraan di lapangan.
Selain pengawasan kendaraan, Pemkab Luwu meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan mengevaluasi penerbitan barcode untuk petani dan nelayan.
Verifikasi data penerima diperlukan agar penggunaan BBM subsidi sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh Rudi, dalam keterangan pada naskah sumber menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga menyiapkan satuan tugas untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan distribusi BBM Subsidi.
Sementara itu, Patahudding menekankan pentingnya transparansi distribusi.
“Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Pemkab Luwu mengharapkan pengelola SPBU menjalankan ketentuan secara konsisten.
Masyarakat juga diminta mengikuti jadwal pengisian dan tidak melakukan pengisian berulang yang berpotensi mengganggu pemerataan distribusi.
Pengawasan BBM subsidi menjadi penting karena bahan bakar tersebut mendukung berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, transportasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah berharap koordinasi lintas sektor mampu mengurangi persoalan antrean sekaligus melindungi hak masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola BBM subsidi di Kabupaten Luwu.
Efektivitasnya tetap perlu dinilai melalui konsistensi pengawasan, transparansi data penyaluran, dan kondisi antrean di SPBU.
Sumber: Dinas Kominfo Luwu.
Editor: Redaksi.
























