Mari kita bekerja bersama untuk menurunkan angka kemiskinan, bukan memanfaatkan isu ini untuk kepentingan sempit,” katanya menutup pernyataannya.
Dengan penegasan ini, Ketua KRB berharap agar diskursus publik mengenai kemiskinan di Kabupaten Luwu bisa kembali pada jalurnya, dengan fokus utama pada solusi dan kebijakan yang konkret, bukan sekadar polemik dan permainan politik.
Kemudian menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dalam setiap perumusan strategi penanggulangan kemiskinan. Ia mengajak pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menyampaikan capaian-capaian dan kendala yang dihadapi terkait angka kemiskinan, agar masyarakat bisa memahami situasi sebenarnya tanpa terjebak pada informasi yang tidak tepat.
“Setiap kebijakan harus berbasis data. Kita tidak bisa hanya mengandalkan asumsi atau spekulasi, apalagi jika hal tersebut menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus lebih terbuka dalam menjelaskan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, sehingga publik tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai contoh, bantuan sosial selama pandemi memang mempengaruhi statistik kemiskinan, tetapi ini adalah dampak dari kebijakan yang memang dirancang untuk melindungi masyarakat pada masa krisis,” ungkapnya.
Ia juga mengajak pihak-pihak yang selama ini bersuara lantang tentang isu kemiskinan untuk berdialog langsung dengan pemerintah daerah. Menurutnya, dialog yang konstruktif adalah jalan terbaik untuk mencari solusi daripada hanya melontarkan kritik di media.
