Lebih jauh Ajis menguraikan dalam kelanjutan penjelasannya, Ketua Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Tana Luwu ini juga menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih fokus dalam penanganan kemiskinan, terutama pada situasi pasca-pandemi. Ia menggarisbawahi bahwa penanganan kemiskinan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan secara instan, apalagi jika hanya dijadikan komoditas politik dalam Pilkada.
“Kemiskinan adalah masalah struktural yang membutuhkan kebijakan jangka panjang, bukan bahan untuk memainkan narasi politik. Ketika kita melihat peningkatan APBD Luwu dari tahun 2022 ke 2023, itu adalah hasil kerja keras pemerintah daerah untuk memperbaiki ekonomi lokal setelah pandemi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam memperkuat sektor-sektor yang paling terdampak oleh pandemi. Baik itu sektor Pertanian, Perikanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Class Pekerja dan Program-program sosial, seperti pelatihan kerja, pengembangan UMKM yang harus diprioritaskan kedepan. Jangan hanya fokus pada infrastruktur besar, meski itu juga penting, tapi kita harus ingat bahwa kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama untuk memajukan daerah kedepannya” Ungkapnya.
Ia juga meminta agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan media online, terutama terkait kritik-kritik yang tidak berbasis data dan fakta. Menurutnya, setiap kritik harus dilandasi oleh pengetahuan yang mendalam tentang isu yang diangkat, bukan sekadar untuk menarik perhatian atau menciptakan polemik.
“Saya menghargai kritik sebagai bagian dari demokrasi, tetapi kritik itu harus konstruktif dan berbasis data. Jangan asal mengaitkan predikat WTP dengan angka kemiskinan, apalagi jika motifnya hanya untuk kepentingan Pilkada (Politik) atau proyek-proyek. Kita harus belajar lebih dalam soal kebijakan publik, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap program-program sosial yang sudah berjalan, memastikan agar program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sementara, tetapi juga harus memiliki dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.” ujarnya dengan tegas.
Ketua KRB juga mengingatkan bahwa isu kemiskinan di Luwu harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan aktivis. “Ini bukan tugas pemerintah saja, kita semua harus terlibat, baik itu masyarakat, LSM, dan pihak-pihak lainnya.
