Kasus ini sebelumnya telah diungkap oleh media Portal News pada Rabu, 5 Maret 2025, dengan judul berita “Waduh, Ruang Kerja Wakil Bupati Luwu Terpilih Dikerja Tanpa RAB, Kadis PUPR Luwu, Ikhsan Asaad Enggan Berkomentar.”
Dalam berita tersebut, terungkap bahwa proyek renovasi dilakukan tanpa adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pelaksana dan Papan Proyek yang jelas.
Keesokan harinya, Kamis, 6 Maret 2025, PPK dari Dinas PUPR Luwu Muslim memberikan klarifikasinya melalui berita yang berjudul “Soal Ruker Wabup Luwu Dikerja Tanpa RAB, Begini Tanggapan PPK.” Namun, tanggapan tersebut belum cukup memberikan kejelasan terhadap dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut.
Kejadian ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Luwu.
Di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Luwu periode 2025-2030, birokrasi pemerintahan di daerah yang dikenal sebagai penghasil emas namun memiliki tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan ini justru terkesan amburadul dan tidak transparan.
