“Ketika BBM Subsidi dialihkan ke jalur ilegal, yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Petani, nelayan, dan UMKM jadi korban, Apalagi pada saat kita turun ke lokasi sempat dihadang preman sekitar 20 orang, dugaan kuat ada kekuatan besar yang melindungi” ujarnya.
Menyikapi hasil tersebut, DPP LSM Progress mengajukan tiga poin tuntutan kepada pihak berwenang :
1. Polda Sulawesi Selatan dan Polres Luwu, diminta segera melakukan penyelidikan dan melakukan penyegelan di lokasi yang dicurigai sebagai tempat penimbunan.
2. BPH Migas dan Pertamina diminta untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya pada SPBU yang rawan penyalahgunaan.
3. Pemerintah dan DPR RI diminta untuk mengevaluasi sistem distribusi subsidi dan memperkuat pengawasan terhadap kuota dan penerima BBM subsidi.
