Teror kepala babi adalah lambang mundurnya kebebasan pers di negara kita. Teror terhadap insan pers. Meskipun Hasan Nasbi, orang istana berkilah bahwa negara baik-baik saja dan tak ada masalah dalam kebebasan berpendapat, namun tetap saja, setiap bentuk teror terhadap kerja-kerja profesi jurnalis, dengan cara apapun tidak bisa dianggap ringan dan harus diambil langkah tegas untuk mengusut tuntas pelakunya.
Kasus Tempo bisa saja hinggap pada media-media kritis lainnya, termasuk kami yang sering mengulas berita minor tentang Penguasa di Daerah yang terindikasi korup, kolusi, nepotisme dan tidak adil dalam membagi “kue” kepada rakyatnya sendiri.
Bukan rahasia umum, jika banyak kasus korupsi di daerah ini yang “mangkarak” di tengah jalan karena terindikasi oknum penguasa berselingkuh dengan aparat penegak hukum (APH) sehingga dari sekian kasus, sekian orang yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dan sebagainya, hanyalah drama dan bunga-bunga pemberitaan media, tetapi setelah itu, beberapa kasus korupsi telah dikondisikan, istilah kerennya di-86 kan!
Seiring RUU TNI dan RUU Polri yang disahkan oleh wakil rakyat yang terhormat di gedung DPR yang dibahas marathon (baca: terburu-buru) di hotel berbintang karena mengejar tenggat waktu, maka pintu-pintu kebebasan pers dan demokrasi kedepannya – sepertinya akan mulai dijaga ketat oleh seragam hijau dan coklat.
