Ajis menegaskan bahwa apabila Bupati dan Wakil Bupati Luwu tidak segera menindaklanjuti persoalan ini, maka integritas kepemimpinan daerah akan dipertanyakan publik.
“Jika laporan ini dibiarkan begitu saja, maka masyarakat akan menilai bahwa kepemimpinan hari ini tidak berpihak pada transparansi dan akuntabilitas. Ini bisa menjadi preseden buruk dalam pemerintahan kedepan, ” tambahnya.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan pentingnya reformasi internal di tubuh Diskominfo Luwu. “Sudah saatnya Bupati Luwu membersihkan instansi dari oknum-oknum yang justru mencoreng nama baik pemerintah. Jangan sampai publik menganggap bahwa praktik kolusi sudah menjadi bagian dari sistem,” kata Ajis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Kominfo maupun Pemerintah Kabupaten Luwu terkait hal tersebut.
Sementara itu, Kuasa Hukum Media Portal News Muhammad Sirul Hag, S.H menambahkan bahwa dugaan pelanggaran bertentangan dengan Regulasi yang Berlaku.
