Salah satu poin penting yang diberikan oleh masyarakat melalui KRB Tana Luwu adalah rahasia PT MDA mengenai operasional, aliran keuntungan, serta kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Ketua KRB meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membuka ruang dialog yang inklusif antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.
“Kami ingin transparansi. Apa saja yang telah dilakukan perusahaan ini selama 42 tahun? Seberapa besar keuntungan yang mereka dapatkan, dan seberapa banyak yang kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Luwu?” tegasnya.
Masyarakat juga meminta adanya audit independen terhadap operasional perusahaan, untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan masyarakat.
Pemerintah daerah, khususnya Bupati Luwu dan Wakil Bupati Luwu mendatang, menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk menyelesaikan konflik ini. KRB mendesak agar kepala daerah yang baru menyatakan tegas dalam mengambil keputusan, terutama jika perusahaan tetap tidak menunjukkan itikad yang baik untuk merealisasikan janji-janjinya.
“Kami tidak ingin pemimpin yang hanya diam dan mendukung perusahaan tanpa memikirkan nasib rakyatnya. Kami ingin pemimpin yang berpihak pada masyarakat dan berani mengambil langkah tegas,” kata Ketua KRB
