Ia memperjelas masa audit yang harus di lakukan untuk segera dipertanggungjawabkan paling lambat 60 hari sejak tanggal diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
“Ini bisa memunculkan kecurigaan di Masyarakat bahwa hasil kinerja Inspektorat Luwu berdasarkan PP 12 Tahun 2017 pasal 61 satu jelas tidak di indahkan oleh pengurus BAZNAS Luwu karena sampai saat ini kok tidak ada tindaklanjutnya, Seolah olah penyalahgunaan dana Umat ini tidak ditanggapi secara serius oleh mereka pengurus BAZNAS” ujar Sukardi dalam pernyataan resminya, Selasa (7/5/2025).
Diketahui, dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pertanggal 1 November 2024 dengan nomor : 700/512/Itda/KHS/XI/2024 ditemukan pengeluaran dana Baznas Kabupaten Luwu tahun 2023 dan 2024 yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban senilai total Rp 1.282.624.100. Rinciannya, tahun 2023 sebesar Rp 1.032.194.100 dan tahun 2024 sebesar Rp 250.430.000 yang terdiri atas Zakat Mal Rp 73.330.000, Infaq Rp 120.800.000, dan IRTM Rp 56.300.000.
Ia juga meminta publik untuk jeli memilah informasi dan tidak terjebak pada narasi yang hanya menutupi substansi dari temuan audit tersebut. Menurutnya, yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat, bukan mengalihkan isu dengan framing yang menyesatkan.
“Kejari Luwu harus bertindak tegas. Karena batas waktu pemberi kebijakan secara regulasi telah lewat dan ini bukan hanya soal angka. Tapi ini soal kepercayaan publik terhadap lembaga amal yang seharusnya amanah mengelola zakat dan infaq masyarakat, apalagi Inspektorat adalah lembaga pengawas. Kami tidak menuduh, tapi mencurigai pasti ada keterlibatan. Bila perlu kita hitung audit kerugian secara transparan dan terpercaya. Karena kalau menurut saya, kerugian tidak segitu nilainya ” Kuncinya. (Red)
