Kejari Luwu menegaskan bahwa mereka akan terus mengusut penyimpangan ini hingga tuntas. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menunggu hasil pemeriksaan yang sedang berjalan.
Sejumlah pihak mulai memberikan respons terkait langkah yang diambil Kejari Luwu dalam pemotongan penyimpangan di empat desa tersebut dari total 15 laporan yang sudah di ajukan untuk proses lebih lanjut.
Mendengar hal itu, beberapa tokoh masyarakat dan aktivis antikorupsi di Luwu juga mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Luwu sebagai aparat penegak hukum.
“Kami mendukung penuh upaya Kejari Luwu dalam mengusut tuntas pelanggaran penyimpangan dana desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh disalahgunakan,” ujar Andi Baso. Selasa (18/3/25) sekira pukul 16:45 (WITA) Sore.
Di sisi lain, para kepala desa yang wilayahnya tengah meminta masih enggan memberikan komentar terkait proses hukum yang sedang berjalan.
Beberapa di antaranya menyatakan akan menunggu hasil audit dari Inspektorat sebelum memberikan pernyataan resmi.
Sekedar di ketahui, anggaran dana desa dan dana desa yang sudah di laporkan untuk diaudit bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024 lalu untuk dimintai pertanggungjawabannya kepada publik. (Merah)
