“Desakan Penggantian Kepala BPKD Luwu dan Bidang Aset”
Dalam pernyataannya, Ajis menegaskan bahwa Kepala BPKD Luwu, Alamsyah, sudah tidak layak menduduki jabatan tersebut karena dianggap gagal mengelola keuangan daerah dengan baik.
Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Luwu kini kembali memiliki utang dan aset Pemda Luwu yang tidak jelas statusnya, yang menurutnya disebabkan oleh kebijakan dan penempatan yang tidak sesuai tupoksi serta lemahnya pengawasan.
“Seorang pejabat harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika sudah terbukti tidak mampu, sebaiknya segera diganti. Tidak perlu menunggu terlalu lama atau berdalih menunggu keputusan dari Badan Keepeegawaian Negara (BKN) pusat,” kata Ajis.
Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang baru memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi dan perombakan dalam struktur pemerintahan daerah. Jika dalam 100 hari pertama tidak ada tindakan nyata, maka masyarakat Luwu berhak mempertanyakan komitmen kepemimpinan yang baru ini.
“Harapan Masyarakat Luwu”
Masyarakat Kabupaten Luwu kini menaruh harapan besar kepada pemimpin baru mereka. Banyak yang menginginkan adanya perubahan signifikan, terutama dalam hal tata kelola keuangan dan aset daerah.
“Jika aset tidak segera ditertibkan, maka kami akan terus mendesak pemerintah daerah untuk bertindak. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemimpin baru ini hanya karena lambatnya pengambilan keputusan, sebagaimana tagline Bupati dan Wakil Bupati Luwu terpilih “Bangkit Lebih Cepat” tutup Ajis.
Kini, semua mata tertuju pada langkah yang akan diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati Luwu. Apakah mereka akan segera melakukan perombakan dan mengambil tindakan tegas, atau justru membiarkan permasalahan ini berlarut-larut? Masyarakat Luwu menunggu bukti nyata dari kepemimpinan yang baru. (Red)
