Terkait insentif Satgas, kata Ilham, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini juga tengah melakukan penyesuaian anggaran.
Diketahui, Satgas peduli palopo yang terdiri dari 20 orang per kelurahan ini mendapat insentif sebesar Rp 150 ribu perbulan/perorang, yang berarti Rp 3 juta per kelurahan dalam setiap bulannya.
Dalam setiap tahunnya, Rp36 juta per kelurahan. Dikali 48 kelurahan dalam setahun Rp1,7 miliar.
Sementara itu, Baharman Supri salah satu Anggota DPRD Palopo dilansir salah satu media mengatakan jika keberadaan Satgas Peduli Palopo tersebut bermasalah, karena tidak pernah dibahas di Legislatif Kota Palopo.
”Intinya tidak pernah dibicarakan di dewan,” sebut politisi senior Golkar itu.
Oleh karena itu, Baharman mau lihat dasarnya Wali Kota terbitkan SK Satgas ‘Kelurahan’. Apa rujukannya, regulasi apa, kalau aspek yuridisnya tidak kuat maka bisa melanggar.
Selanjutnya, Satgas Kelurahan dibentuk karena Wali Kota berkuasa penuh masa itu. Padahal, tidak ada urgensi Satgas ‘Kelurahan’. Malah cenderung berbau politis dan orientasi Pilkada. (Red)
