“Kasus ini harus menjadi momentum bagi seluruh aparatur negara untuk memperbaiki sistem pengawasan keuangan daerah.
Kami tidak akan pernah berhenti mendukung upaya penegakan hukum yang benar dan adil, agar praktik-praktik tidak sah seperti ini dapat diberantas sampai ke akar-akarnya,” tambah Haq.
“Masyarakat Diharapkan Berperan Aktif”
Haq juga mengajak masyarakat Luwu dan seluruh Indonesia untuk berperan aktif dalam pengawasan anggaran dan kegiatan pemerintahan. Masyarakat yang peduli terhadap keuangan negara harus bersuara dan melaporkan apabila menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang atau anggaran yang tidak sesuai peruntukannya.
Kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari praktik KKN.
“Masyarakat harus paham bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara dikelola. Kami meminta agar setiap elemen masyarakat turut berperan dalam pengawasan ini agar ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk apapun,” pungkas Haq.
“Kesimpulan: Langkah Awal Menuju Pemerintahan yang Bersih”
Dengan adanya rencana pelaporan ini, diharapkan dapat memicu kesadaran yang lebih luas akan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik dan transparan.
Langkah yang diambil oleh Kuasa Hukum Media Portal News ini juga mencerminkan tekad untuk terus berjuang dalam memberantas praktik KKN, sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Tentu saja, ini hanya langkah awal dalam sebuah perjuangan panjang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan transparan.
Peran serta masyarakat dan kerjasama dengan pihak berwenang menjadi kunci agar Indonesia bisa bebas dari praktik KKN dan menjamin keadilan bagi semua pihak.
Penulis : Bayu
Editor : Ishak Yswandy
