Pantauan media, karya-karya sejenis sekarang bisa ditemukan di beberapa daerah seperti Pettarani, Hertasning, Perintis Kemerdekaan dan nomor jalan Alauddin Makassar. Senin, (3/2/2025).
Pesannya jelas: masyarakat mendesak adanya pertanggungjawaban hukum terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Gelombang desakan ini semakin kuat setelah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah lembaga internasional, mengeluarkan daftar nominasi individu yang dianggap memberikan kontribusi besar terhadap kejahatan terorganisir dan korupsi.
Nama Jokowi tercantum dalam daftar itu, menimbulkan perdebatan yang luas di kalangan masyarakat.