Dalam diskusi yang digelar perdana di salah satu ruang publik Kota Belopa, peserta menyoroti empat sektor strategis utama :
1. Pemerintahan :
Dibahas soal transparansi anggaran, pelayanan publik, dan efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa kepala daerah wajib menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan dalam penggunaan anggaran daerah, khususnya yang dialokasikan untuk program-program kesejahteraan rakyat dan infrastruktur.
2. Pendidikan :
Kritik diarahkan pada kurangnya pemerataan sarana pendidikan di wilayah pedalaman, dan perlunya penguatan mutu pendidikan. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh warga negara. FMTL mendorong agar Pemerintah Kabupaten Luwu segera menindaklanjuti persoalan ini dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang lebih besar, serta meningkatkan kualitas guru dan fasilitas pendidikan, terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota.
3. Budaya :
FMTL menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal Luwu, termasuk bahasa, kesenian, dan tradisi adat yang mulai tergerus oleh modernitas. Perlindungan budaya ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengatur tentang penguatan identitas budaya daerah melalui kebijakan yang inklusif. Forum juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata untuk melestarikan budaya, namun juga melalui kebijakan pendidikan dan penguatan media sosial untuk memperkenalkan kekayaan budaya Luwu.
4. Keagamaan :
Ditekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan tokoh agama dalam menjaga kerukunan serta memberdayakan rumah ibadah sebagai pusat penguatan moral dan etika sosial
Selain itu, kehadiran FMTL ini diharapkan dapat menjadi jembatan dialog antara masyarakat dan pemangku kebijakan, sekaligus ruang kontrol sosial yang mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
