“Kami sudah mulai menampung berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat di kabupaten luwu, terkait kinerja pemerintah dan fungsi pengawasan Anggota DPRD yang tidak lagi berjalan sesuai implementasi perundang-undangan yang berlaku di negara ini, sebagaimana peran mereka sebagai lembaga yang mengantongi 3 fungsi. Yakni, Legislasi, Anggaran dan Pengawasan terhadap Eksekutif. Karena mereka telah diberi ruang duduk disana untuk menjalankan mandat, namun tidak lupa dengan tanggungjawabnya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat”. Ungkap Sahar, S,.H, M,.H saat ditemui di kediamannya. Sabtu, (3/5/25) sekira pukul 19:30 (Wita) Malam.
Lebih jauh ia menjelaskan dalam FMTL mengangkat pentingnya evaluasi atas kinerja DPRD Kabupaten Luwu periode sebelumnya, yang dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa para wakil rakyat yang baru terpilih benar-benar mampu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat di lembaga legislatif.
“Bahkan ada isu, beberapa anggota dewan yang ada di DPRD sampai jadi makelar pengadaan barang dan jasa di perusahan-perusahan yang ada di Kabupaten Luwu, ini kan sudah menyalahi kode etik dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 365 tentang fungsi DPRD sebagai lembaga representatif daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa DPRD bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah serta memastikan agar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dapat mencapai tujuannya secara maksimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dan keterlibatan aktif Anggota DPRD dalam menyerap aspirasi rakyat. Dalam hal ini, FMTL mengingatkan agar anggota DPRD baru lebih aktif terlibat dalam diskusi publik, dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat” Bebernya.
Selain itu, kehadiran FMTL ini diharapkan dapat menjadi jembatan dialog antara masyarakat dan pemangku kebijakan, sekaligus ruang kontrol sosial yang mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ketua FMTL yang juga Pensiunan Pegawai Negeri (PNS) 2012 ini menegaskan pentingnya keterlibatan semua elemen, terutama generasi muda, mahasiswa, dan aktivis, dalam proses pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa lagi hanya menunggu perubahan dari atas. FMTL hadir sebagai wadah perjuangan kolektif demi masa depan dan generasi Luwu yang lebih baik, Forum ini menjadi ruang bersama untuk mengidentifikasi serta menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Luwu, khususnya pada masa pemerintahan Bupati H. Patahudding, S.Ag, dan Wakil Bupati Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, S.H.” ujarnya.
