Lanjut pihak Kuasa Hukum, menegaskan, “Pelanggaran yang terjadi bukanlah kesalahan individu semata, namun juga merupakan masalah sistemik yang harus segera diperbaiki di tubuh kepolisian.” Ujarnya.
Hingga saat berita ini diturunkan, tanggapan dari pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait gugatan tersebut.
Namun, sejumlah sumber internal di Kepolisian Resor Jeneponte mengungkapkan bahwa mereka sedang mengkaji kasus ini dengan cermat.
Jika tuntutan ini diterima dan terbukti sah, bisa berdampak besar terhadap reputasi kepolisian di daerah tersebut.
Pihak kepolisian divisi propam diminta untuk tidak hanya mengusut pelaku di tingkat bawah, tetapi juga meninjau kembali prosedur operasional yang memungkinkan pelanggaran terjadi.
Kasus ini semakin menarik perhatian, karena melibatkan sebuah isu penting mengenai reformasi di tubuh kepolisian yang sudah lama menjadi sorotan publik. Agar hal ini menjadi momentum untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. (Red)
